KADIN DIY – Tingginya angka kemiskinan di Yogyakarta menuai keprihatinan para pelaku dunia usaha dan industri yang tergabung dalam Kamar Dagang dan Industri (KADIN) DIY. Dalam menyelesaikan persoalan tersebut, KADIN DIY bertekad untuk andil dalam menekan tingginya tingkat kemiskinan dengan melakukan harmonisasi pengentasan kemiskinan di DIY.
Wakil Ketua Umum Bidang UMKM Kadin DIY, Hermawan Ardiyanto mengatakan pihaknya akan berkolaborasi dengan stakeholder lain untuk membuka lapangan pekerjaan di kantong-kantong kemiskinan yang ada di Yogyakarta. Rumusan yang sempat dibahas dalam Rapimda KADIN DIY 2023 itu diharapkan bisa mengeluarkan sejumlah rekomendasi yang akan bisa disampaikan kepada Pemda DIY.
Persoalan yang terpampang jelas terkait kemiskinan ini ialah pengangguran. Dia menandaskan bahwa faktualnya cukup banyak orang yang menganggur sehingga hal itu mempengaruhi besaran konsumsi yang dilakukan masyarakat. Padahal besaran konsumsi yang dilakukan masyarakat itulah yang jadi tolak ukur yang digunakan.
“Persoalan angka kemiskinan di DIY sebenarnya sudah dijelaskan Badan Pusat Statistik (BPS). Pengurangan angka kemiskinan di DIY justru yang paling cepat di Pulau Jawa. Kendati demikian, fakta kemiskinan di DIY itu tetap ada. Tetapi KADIN melihat satu hal yang simpel tentang kemiskinan yang sebagian besar karena orang tidak bekerja. Sehingga tidak mempunyai pendapatan kemudian tidak bisa belanja atau konsumsi,” tuturnya.
Sebagai langkah awal, Hermawan mengatakan bahwa KADIN DIY akan fokus melakukan pembinaan di desa-desa di 15 kapanewon miskin. Nantinya akan dibuat klaster sesuai dengan potensi di desa masing-masing. Tentu saja pembinaan hingga bantuan permodalan yang diberikan untuk desa satu dan lainnya akan berbeda.
“Intinya kami berupaya untuk menciptakan ekonomi baru dengan melakukan pembinaan ke desa-desa. Kan ada 15 kecamatan kantong miskin di DIY, kami juga akan fokus ke sana. Nanti akan kami pilih, dan disesuaikan dengan klaster potensi daerah. Kalau pertanian ya pertanian, kalau pariwisata ya pariwisata, yang anyaman ya anyaman, jadi beda-beda,” lanjutnya.
Selain itu, ia berharap agar perguruan tinggi bisa dilibatkan melalui program KKN (kuliah kerja nyata) yang mereka miliki untuk membina desa. Ia mendorong pelaksanaan KKN perguruan tinggi bisa difokuskan di Yogyakarta.
“Kami merekomendasikan agar perguruan tinggi bisa memfokuskan KKN di DIY. Misalnya UGM itu kan 70 persen di luar DIY, 30 persennya di DIY. Nah kalau dibalik bisa tidak. Sehingga bisa bersama-sama melakukan pembinaan di desa. Karena terkadang masyarakat itu butuh motivasi, atau figur,” terangnya.
